Home | Login | About

1.1  Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan makin terbatasnya sumber pembiayaan, setiap instansi dituntut untuk dapat mengelola organisasinya secara lebih efektif dan efisien sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam rangka tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

Penetapan organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, belum menggunakan teknik perhitungan beban kerja.

Penetapan standar perhitungan beban kerja unit oraganisasi sangat diperlukan guna mengetahui secara langsung seberapa besar beban kerja suatu unit organisasi dengan menguraikan fungsi-fungsi menjadi proses, aktivitas, dan tugas yang didistribusikan kepada unit-unit kerja sehingga dapat meningkatkan koordinasi serta menghindari tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dengan demikian akan diketahui besaran organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya serta mempertimbangkan aspek rentang kendali.

Organiasasi yang dibentuk berdasarkan perhitungan beban kerja akan memudahkan organisasi tersebut mewujudkan visi dan misinya.

Selain itu,  kinerja organisasi yang optimal dapat dihasilkan apabila besarannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. berimplikasi pada peningkatan beban kerja juga pelayanan kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara optimal oleh aparatur kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat dicapai apabila disain organisasinya ideal dan proporsinal sehingga unit organisasi dapat melakukan tugas yng diembannya dengan lebih efektif, efisien, dan produktif.

Pengukuran beban kerja tidak saja bermanfaat dalam menata organisasi melainkan pula dapat digunakan dalam menentukan jumlah pegawai. Suatu unit organisasi yang kelebihan pegawai banayak mengalami kesulitan dalam pembinaan/pengelolaannya, karena :

a.       terjadi pemborosan biaya pegawai, padahal pegawai tersebut tidak memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organiasasi. Seharusnya dana yang ada dapat dialokasikan pada program yang lebih membawa manfaat bagi banyak anggota masyarakat;

b.      Unit organisasi tidak dapat memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi karena terbatasnya anggaran;

c.       Pegawai yang menganggur cenderung untuk berbuat negatif. Di lingkungan kerja mereka akan mangacaukan suasana kerja sehingga mengganggu konsentrasi kerja pegawai yang sibuk, semantara itu di luar lingkaungan kerja dapat berbuat negative yang merugikan unit organisasi.

Sebaliknya jika suatu unit organisasi kekurangan pegawai juga akan terjadi berbagai dampak antara lain:

a.       program kerja banyak yang tidak tertangani dengan baik atau bahkan tidak tertangani atau tertunda;

b.      pelayanan kepada masyarakat kurang dapat berjalan dengan baik/tidak sesuai dengan standar pelayanan minimum;

c.       pegawai yang ada akan dipekerjakan melebihi standar kerja yang normal.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

            Tujuan Pedoman Standar Perhitungan Beban Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan adalah untuk memperoleh besaran organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban sehingga dapat tercipta organisasi yang ideal dan proporsional.

1.2.2. Sasaran

            Sasaran Pedoman Standar Perhitungan Beban Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, yaitu meningkatkan kualitas aparatur pemerintah agar lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal.

Aplikasi Analisis Beban Kerja.Biro Hukum dan Organisasi.Copyright©2007 All Right Reserved

Pertanyaan dan saran hub. Administrator